Solidaritas PGRI Bangkalan

 

Kepemimpinan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB.PGRI) menjadi topik yang hangat dalam beberapa pekan ini di Jawa Timur. Salah satu dampaknya adalah terbentuknya Pengurus Cabang PGRI Tandingan di beberapa kabupaten dan kini di Kabupaten Bangkalan.

Hari ini, Sabtu, (28/9/2024), kubu Teguh Sumarno melantik dan mengukuhkan Pengurus Tandingan PGRI Kabupaten Bangkalan yang baru untuk periode 2024–2029, dengan Ketua Risa’i dan Sekretaris Lutfi Syamsuri.

Tentu saja Pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan yang diketuai oleh H. M. Rusdi dan Sekretaris Suraji tidak terima dan menyatakan sikap terhadap pengukuhan Pengurus PGRI Tandingan di Bangkalan versi baru yang dinilai ilegal tersebut.

Menurut penjelasan Suraji, Pengurus PGRI Bangkalan aktif tetap konsisten terhadap AD/ART organisasi secara proporsional. PGRI Kabupaten Bangkalan tetap konsisten terhadap program kerja dengan hasil kesepakatan bersama pada kongres kabupaten yang dilaksanakan tahun 2021 silam.

Pada intinya tidak ada dualisme Di PGRI, yang mereka lakukan hanya klaim sebagian kecil oknum saja. PGRI tetap berkarya dan memberikan pelayanan terbaiknya agar merdeka belajar itu tumbuh dengan baik di Kabupaten Bangkalan, salah satu geraknya adalah persiapan rekor MURI 1.000 Pelita Bintang Bangkalan.

PB PGRI Hanya ada satu komando di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. sehingga Sekali lagi kami PGRI Bangkalan tetap satu dan tetap Solid tanpa dualisme. Oleh karena itu, kami mohon kepada aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pengurus PGRI ilegal yang tidak memiliki basis konstitusional dan organisasi yang jelas. Sebab, Pengurus PGRI versi Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. telah melaksanakan kongres yang dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, serta semua perwakilan PGRI kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia.

Artinya keterwakilan organisasi di setiap tingkatan sah dan legal. Pada kesempatan ini, Suraji selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Bangkalan mengimbau segenab anggota untuk bergabung secara rasional dan proporsional dengan PGRI di bawah kepengurusannya. Guna bersama-sama membangun pendidikan di Bangkalan yang lebih baik tanpa unsur negatif kepentingan kelompok maupun golongan.

"Kami akan segera melaporkan masalah ini ke pihak yang berwenang untuk segera disikapi secara hukum," tutup Suraji.